DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . TAHUN .

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa  pembangunan  nasional  adalah  suatu  proses  yang  berkelanjutan  yang  harus  senantiasa
tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
b. bahwa  globalisasi  informasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat
informasi  dunia  sehingga  mengharuskan  dibentuknya  pengaturan  mengenai  pengelolaan
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  tingkat  nasional  sehingga  pembangunan  Teknologi
Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat
guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa  perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  demikian  pesat  telah
menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara
langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk�bentuk perbuatan hukum baru;
d. bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  terus  dikembangkan  untuk
menjaga,  memelihara,  dan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  nasional  berdasarkan
Peraturan Perundang�undangan demi kepentingan nasional;
e. bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berperan  penting  dalam  perdagangan  dan
pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur
hukum  dan  pengaturannya  sehingga  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dilakukan  secara  aman
untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  nilai�nilai  agama  dan  sosial
budaya masyarakat Indonesia;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d,  huruf  e,  dan  huruf  f  perlu  membentuk  Undang�Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik;
 
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG�UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang�Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak
terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI),
surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,
angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,
jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik,
termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau
sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi
mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah  pemanfaatan  Sistem  Elektronik  oleh  penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup ataupun terbuka.
8. Agen  Elektronik  adalah  perangkat  dari  suatu  Sistem  Elektronik  yang  dibuat  untuk  melakukan
suatu  tindakan  terhadap  suatu  Informasi  Elektronik  tertentu  secara  otomatis  yang
diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat  Elektronik  adalah  sertifikat  yang  bersifat  elektronik  yang  memuat  Tanda  Tangan
Elektronik  dan  identitas  yang  menunjukkan  status  subjek  hukum  para  pihak  dalam  Transaksi
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  adalah  badan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  pihak  yang
layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang
diakui,  disahkan,  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  dengan  kewenangan  mengaudit  dan
mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda  Tangan  Elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi  Elektronik   yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda  Tangan  adalah  subjek  hukum  yang  terasosiasikan  atau  terkait  dengan  Tanda  Tangan
Elektronik.
14. Komputer  adalah  alat  untuk  memproses  data  elektronik,  magnetik,  optik,  atau  sistem  yang
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses  adalah  kegiatan  melakukan  interaksi  dengan  Sistem  Elektronik  yang  berdiri  sendiri  atau
dalam jaringan.
16. Kode  Akses  adalah  angka,  huruf,  simbol,  karakter  lainnya  atau  kombinasi  di  antaranya,  yang
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim  adalah  subjek  hukum  yang  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik.
19. Penerima  adalah  subjek  hukum  yang  menerima  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik dari Pengirim.
20. Nama  Domain  adalah  alamat  internet  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau
masyarakat,  yang  dapat  digunakan  dalam  berkomunikasi  melalui  internet,  yang  berupa  kode
atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang  adalah  orang  perseorangan,  baik  warga  negara  Indonesia,  warga  negara  asing,  maupun
badan hukum.
22. Badan  Usaha  adalah  perusahaan  perseorangan  atau  perusahaan  persekutuan,  baik  yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang�Undang  ini  berlaku  untuk  setiap  Orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana
diatur  dalam  Undang�Undang  ini,  baik  yang  berada  di  wilayah  hukum  Indonesia  maupun  di  luar
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat, kehati�hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas�luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin
dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum
Acara yang berlaku di Indonesia.
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem
Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang�Undang ini.
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang�Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang�Undang harus dibuat dalam bentuk akta
notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa
suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain
berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik
yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang�undangan.

Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan
alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima
dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem
Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi
Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
Sistem Elektronik yang ditunjuk.
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau
penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga
Sertifikasi Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya
berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik
tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f.  terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan
persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan
atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang�kurangnya
meliputi:
a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati�hatian untuk menghindari penggunaan
secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda�nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh
penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus
segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai
Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau
2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan

d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda
Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi  yang terkait dengan
Sertifikat Elektronik tersebut.
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13
(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda
Tangan Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik
dengan pemiliknya.
(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di
Indonesia.
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat
(5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang
meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus  menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem
Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang�undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai
berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh
sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang�undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan
Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau
simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik selama transaksi berlangsung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang
berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari
Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan
kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas
Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem
Elektronik yang disepakati.

Pasal 20
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi
yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan
olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi
tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan
pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab
penyelenggara Agen Elektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian
pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang
dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam
proses transaksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama
Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak
Orang lain.
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena
penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan
Nama Domain dimaksud.

Pasal 24
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak
mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang
diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang�
undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi
karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di
dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang�undangan.

Pasal 26
(1)  Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang�undangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang
bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang�Undang ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau
menakut�nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol
sistem pengamanan.

Pasal 31
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau
Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,
dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali  intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang�undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik
publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun
memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem
Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh
publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau
mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana
mestinya.

Pasal 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus
dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem
Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan
kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara
sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah�olah data
yang otentik.

Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang
mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia
terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan
Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang�undangan.

Pasal 39
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang�undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang�undangan.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang�undangan.
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang�undangan.
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib
dilindungi.
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan
rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan
pengamanan data.
(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam
cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan
dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang�
Undang ini.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang�Undang
ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan
ketentuan dalam Undang�Undang ini.

Pasal 43
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang�
Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan
publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang�undangan.
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak
pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
(4)  Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
berdasarkan ketentuan Undang�Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai
tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait
dengan ketentuan Undang�Undang ini;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak
pidana berdasarkan ketentuan Undang�Undang ini;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga
melakukan tindak pidana berdasarkan Undang�Undang ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan
Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan
Undang�Undang ini;
f.  melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai
tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang�Undang ini;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi
Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang�
undangan;
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana
berdasarkan Undang�Undang ini; dan/atau
i.   mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang�Undang ini sesuai
dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib
meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasilnya kepada penuntut umum.
( 

 Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik
dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
menurut ketentuan Undang�Undang ini adalah sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang�undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

Pasal 46
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah).

Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51
(1)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).
(2)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah).

Pasal 52
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau
eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok
ditambah sepertiga.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank
sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana
maksimal ancaman pidana pokok masing�masing Pasal ditambah dua pertiga.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan
oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Pada saat berlakunya Undang�Undang ini, semua Peraturan Perundang�undangan
dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi
yang tidak bertentangan dengan Undang�Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
(1) Undang�Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya
Undang�Undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang�Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG�UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ……TAHUN ….
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  media,  dan  komunikasi  telah  mengubah  baik  perilaku  masyarakat
maupun  peradaban  manusia  secara  global.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah
pula  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi  tanpa  batas  (borderless)  dan  menyebabkan  perubahan
sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini
menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,
kemajuan,  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  perbuatan  melawan  hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.
Hukum  siber  atau  cyber  law,  secara  internasional  digunakan  untuk  istilah  hukum  yang  terkait  dengan
pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Demikian  pula,  hukum  telematika  yang  merupakan
perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain
yang  juga  digunakan  adalah  hukum  teknologi  informasi  (law  of  information  technology),  hukum  dunia
maya  (virtual  world  law),  dan  hukum  mayantara.  Istilah�istilah  tersebut  lahir  mengingat  kegiatan  yang
dilakukan  melalui  jaringan  sistem  komputer  dan  sistem  komunikasi  baik  dalam  lingkup  lokal  maupun
global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan
sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah
ketika  terkait  dengan  penyampaian  informasi,  komunikasi,  dan/atau  transaksi  secara  elektronik,
khususnya  dalam  hal  pembuktian  dan  hal  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan
melalui sistem elektronik.
Yang  dimaksud  dengan  sistem  elektronik  adalah  sistem  komputer  dalam  arti  luas,  yang  tidak  hanya
mencakup  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  komputer,  tetapi  juga  mencakup  jaringan
telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah
sekumpulan  instruksi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  bahasa,  kode,  skema,  ataupun  bentuk  lain,  yang
apabila  digabungkan  dengan  media  yang  dapat  dibaca  dengan  komputer  akan  mampu  membuat
komputer  bekerja  untuk  melakukan  fungsi  khusus  atau  untuk  mencapai  hasil  yang  khusus,  termasuk
persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem  elektronik  juga  digunakan  untuk  menjelaskan  keberadaan  sistem  informasi  yang  merupakan
penerapan  teknologi  informasi  yang  berbasis  jaringan  telekomunikasi  dan  media  elektronik,  yang
berfungsi  merancang,  memproses,  menganalisis,  menampilkan,  dan  mengirimkan  atau  menyebarkan
informasi  elektronik.  Sistem  informasi  secara  teknis  dan  manajemen  sebenarnya  adalah  perwujudan
penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan
karakteristik  kebutuhan  pada  organisasi  tersebut  dan  sesuai  dengan  tujuan  peruntukannya.  Pada  sisi
yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan
mesin  yang  mencakup  komponen  perangkat  keras,  perangkat  lunak,  prosedur,  sumber  daya  manusia,
dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage,
dan communication.

Sehubungan  dengan  itu,  dunia  hukum  sebenarnya  sudah  sejak  lama  memperluas  penafsiran  asas  dan
normanya  ketika  menghadapi  persoalan  kebendaan  yang  tidak  berwujud,  misalnya  dalam  kasus
pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena
kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana
pun.  Kerugian  dapat  terjadi  baik  pada  pelaku  transaksi  maupun  pada  orang  lain  yang  tidak  pernah
melakukan  transaksi,  misalnya  pencurian  dana  kartu  kredit  melalui  pembelanjaan  di  Internet.  Di
samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan
saja  belum  terakomodasi  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  secara  komprehensif,  melainkan  juga
ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam
waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan
rumit.

Permasalahan  yang  lebih  luas  terjadi  pada  bidang  keperdataan  karena  transaksi  elektronik  untuk
kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (electronic  commerce)  telah  menjadi  bagian  dari
perniagaan  nasional  dan  internasional.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  konvergensi  di  bidang
teknologi  informasi,  media,  dan  informatika  (telematika)  berkembang  terus  tanpa  dapat  dibendung,
seiring  dengan  ditemukannya  perkembangan  baru  di  bidang  teknologi  informasi,  media,  dan
komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat
virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan
pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika
cara  ini  yang  ditempuh  akan  terlalu  banyak  kesulitan  dan  hal  yang  lolos  dari  pemberlakuan  hukum.
Kegiatan  dalam  ruang  siber  adalah  kegiatan  virtual  yang  berdampak  sangat  nyata  meskipun  alat
buktinya  bersifat  elektronik.  Dengan  demikian,  subjek  pelakunya  harus  dikualifikasikan  pula  sebagai
Orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  hukum  secara  nyata.  Dalam  kegiatan  e�commerce  antara  lain
dikenal  adanya  dokumen  elektronik  yang  kedudukannya  disetarakan  dengan  dokumen  yang  dibuat  di
atas kertas.

Berkaitan  dengan  hal  itu,  perlu  diperhatikan  sisi  keamanan  dan  kepastian  hukum  dalam  pemanfaatan
teknologi  informasi,  media,  dan  komunikasi  agar  dapat  berkembang  secara  optimal.  Oleh  karena  itu,
terdapat  tiga  pendekatan  untuk  menjaga  keamanan  di  cyber  space,  yaitu  pendekatan  aspek  hukum,
aspek  teknologi,  aspek  sosial,  budaya,  dan  etika.  Untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  dalam
penyelenggaraan  sistem  secara  elektronik,  pendekatan  hukum  bersifat  mutlak  karena  tanpa  kepastian
hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Undang�Undang  ini  memiliki  jangkauan  yurisdiksi  tidak  semata�mata  untuk  perbuatan  hukum  yang
berlaku  di  Indonesia  dan/atau  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia,  tetapi  juga  berlaku  untuk
perbuatan  hukum  yang  dilakukan  di  luar  wilayah  hukum  (yurisdiksi)  Indonesia  baik  oleh  warga  negara
Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang
memiliki  akibat  hukum  di  Indonesia,  mengingat  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan
“merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan
ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan
negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas  kepastian  hukum”  berarti  landasan  hukum  bagi  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik  serta  segala  sesuatu  yang  mendukung  penyelenggaraannya  yang  mendapatkan  pengakuan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.
“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan
untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Asas  kehatiâ€�hatian”  berarti  landasan  bagi  pihak  yang  bersangkutan  harus  memperhatikan  segenap
aspek  yang  berpotensi  mendatangkan  kerugian,  baik  bagi  dirinya  maupun  bagi  pihak  lain  dalam
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak
bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak
lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti
perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Huruf a
Surat yang menurut undang�undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat
berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara
perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 6
Selama  ini  bentuk  tertulis  identik  dengan  informasi  dan/atau  dokumen  yang  tertuang  di  atas  kertas
semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya
tidak  relevan  lagi  untuk  dibedakan  sebab  Sistem  Elektronik  pada  dasarnya  beroperasi  dengan  cara
penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat
digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:
a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai
produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
b. informasi  lain  yang  menjelaskan  hal  tertentu  yang  menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  serta
menjelaskan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan,  seperti  nama,  alamat,  dan  deskripsi
barang/jasa.

Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikasi  Keandalan  dimaksudkan  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  usaha  yang  melakukan  perdagangan
secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti
telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada
laman (home page) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Undang�Undang  ini  memberikan  pengakuan  secara  tegas  bahwa  meskipun  hanya  merupakan  suatu
kode,  Tanda  Tangan  Elektronik  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  tanda  tangan  manual  pada
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  ini  merupakan  persyaratan  minimum  yang  harus
dipenuhi  dalam  setiap  Tanda  Tangan  Elektronik.  Ketentuan  ini  membuka  kesempatan  seluas�luasnya
kepada  siapa  pun  untuk  mengembangkan  metode,  teknik,  atau  proses  pembuatan  Tanda  Tangan
Elektronik.

Ayat (2)
Peraturan  Pemerintah  dimaksud,  antara  lain,  mengatur  tentang  teknik,  metode,  sarana,  dan  proses
pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh
setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)
“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.
“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan
spesifikasinya.

Ayat (2)
“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Undang�Undang  ini  memberikan  peluang  terhadap  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  oleh
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  dilakukan  secara  baik,  bijaksana,  bertanggung  jawab,  efektif,
dan  efisien  agar  dapat  diperoleh  manfaat  yang  sebesar�besarnya  bagi  masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan
secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi
kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam
kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata
internasional (HPI).

Ayat (3)
Dalam  hal  tidak  ada  pilihan  hukum,  penetapan  hukum  yang  berlaku  berdasarkan  prinsip  atau  asas
hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)
Forum  yang  berwenang  mengadili  sengketa  kontrak  internasional,  termasuk  yang  dilakukan  secara
elektronik,  adalah  forum  yang  dipilih  oleh  para  pihak.  Forum  tersebut  dapat  berbentuk  pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)
Dalam  hal  para  pihak  tidak  melakukan  pilihan  forum,  kewenangan  forum  berlaku  berdasarkan  prinsip
atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the
basis  of  presence)  dan  efektivitas  yang  menekankan  pada  tempat  harta  benda  tergugat  berada
(principle of effectiveness) .

Pasal 19
Yang  dimaksud  dengan  “disepakati”  dalam  pasal  ini  juga  mencakup  disepakatinya  prosedur  yang
terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi  Elektronik  terjadi  pada  saat  kesepakatan  antara  para  pihak  yang  dapat  berupa,  antara  lain
pengecekan  data,  identitas,  nomor  identifikasi  pribadi  (personal  identification  number/PIN)  atau  sandi
lewat (password).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang  dimaksud  dengan  “fitur”  adalah  fasilitas  yang  memberikan  kesempatan  kepada  pengguna  Agen
Elektronik  untuk  melakukan  perubahan  atas  informasi  yang  disampaikannya,  misalnya  fasilitas
pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Nama  Domain  berupa  alamat  atau  jati  diri  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau
masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).
Prinsip  pendaftar  pertama  berbeda  antara  ketentuan  dalam  Nama  Domain  dan  dalam  bidang  hak
kekayaan  intelektual  karena  tidak  diperlukan  pemeriksaan  substantif,  seperti  pemeriksaan  dalam
pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan
hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)
Yang  dimaksud  dengan  “penggunaan  Nama  Domain  secara  tanpa  hak”  adalah  pendaftaran  dan
penggunaan  Nama  Domain  yang  semata�mata  ditujukan  untuk  menghalangi  atau  menghambat  Orang
lain  untuk  menggunakan  nama  yang  intuitif  dengan  keberadaan  nama  dirinya  atau  nama  produknya,
atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan
konsumen.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya
intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi
oleh Undang�Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang�undangan.

Pasal 26
Ayat (1)
Dalam  pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  bagian  dari
hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
a. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala  macam
gangguan.
b. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  Orang  lain  tanpa  tindakan
memata�matai.
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data
seseorang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain
dengan:
a. melakukan  komunikasi,  mengirimkan,  memancarkan  atau  sengaja  berusaha  mewujudkan  hal�hal
tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
b. sengaja  menghalangi  agar  informasi  dimaksud  tidak  dapat  atau  gagal  diterima  oleh  yang
berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)
Sistem  pengamanan  adalah  sistem  yang  membatasi  akses  Komputer  atau  melarang  akses  ke  dalam
Komputer  dengan  berdasarkan  kategorisasi  atau  klasifikasi  pengguna  beserta  tingkatan  kewenangan
yang ditentukan.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,
membelokkan,  mengubah,  menghambat,  dan/atau  mencatat  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau
Dokumen  Elektronik  yang  tidak  bersifat  publik,  baik  menggunakan  jaringan  kabel  komunikasi  maupun
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang  dimaksud  dengan  “kegiatan  penelitian”  adalah  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga
penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di
bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang  dimaksud  dengan  “ahli”  adalah  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  di  bidang  Teknologi
Informasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  akademis  maupun  praktis  mengenai
pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat ( 


Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 yang dilakukan oleh korporasi
(corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
a. mewakili korporasi;
b. mengambil keputusan dalam korporasi;
c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

]]> http://dimasgondo.wordpress.com/2008/04/16/ruu-ite/feed/ 0 dimasgondo 8) 8) http://dimasgondo.wordpress.com/2008/04/09/hologram-bisa-diperbarui/ http://dimasgondo.wordpress.com/2008/04/09/hologram-bisa-diperbarui/#comments Wed, 09 Apr 2008 14:11:15 +0000 dimasgondo http://dimasgondo.wordpress.com/?p=13 ]]>

PARIS, RABU – Sejumlah ilmuwan Amerika Serikat hari Rabu (6/2) lalu mengungkap penemuan baru pada teknologi 3-D yang menyediakan data secara realistis dan bisa diperbarui hingga nyaris real time.

Dengan inovasi itu, suatu kali nanti penikmat film dimungkinkan menyaksikan film holografik 3-D (tiga dimensi) sehingga merasa ”berada di dalam” sebuah film tanpa harus mengenakan alat yang merepotkan seperti kacamata 3-D dengan lensa biru-merah. Demikian harapan para ilmuwan tersebut.

Keuntungan bagi dunia militer adalah komandan perang bisa mendapat gambaran 3-D medan perang. Para ahli bedah mikro juga bisa melihat lebih jelas organ dalam tubuh pasien.

Dalam jurnal ilmiah Nature, Nasser Peyghambarian dari The University of Arizona dan koleganya mengungkapkan cara merekam, memamerkan, serta memperbarui citra berukuran 10 cm x 10 cm.

Hologram dibuat dengan cara menyorotkan sinar laser pada obyek yang lalu diproyeksikan ke sebuah layar peka cahaya. Pada saat bersamaan, sinar laser lain dijatuhkan ke layar itu, menciptakan ”pola interferensi”—membentuk kontur gambar film.

Laser ketiga, yaitu jalur cahaya pembaca, diarahkan ke layar sebagai pola interferensi yang memunculkan gambar. Orang di depan layar akan melihat gambar 3-D muncul di tengah ruangan.

Hologram banyak digunakan pada iklan, seni, dan dunia hiburan, namun biasanya gambarnya tidak bergerak.

Walau masih dalam bentuk prototipe, diyakini bahwa suatu hari nanti film 3-D memungkinkan untuk diciptakan.

Rahasia teknologi ini ada pada film yang disebut polimer fotorefraktif (photorefractive polymers) yang mengandung molekul-molekul warna yang bereaksi terhadap cahaya dan berotasi serta berada sejalur saat merespons sebuah medan listrik.

Pada pameran, tim Peyghambarian melakukan pembaruan citra dalam tiga menit, dan gambar itu bisa bertahan tiga jam.

Akan tetapi, efek 3-D ini baru bisa disaksikan pada sudut tertentu oleh orang di depan layar. Jika dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, efek 3-D akan hilang.

Menurut Joseph Perry dari Georgia Institute of Technology di Atlanta, AS, penemuan itu menggembirakan karena polimer cenderung murah dan mudah diproduksi. (AFP/ISW)

(source: kompas.com)

JAKARTA, SENIN – Judul di atas mungkin terdengar aneh di telinga. Namun, tanpa disadari, mal saat ini bukan lagi sekadar tempat berbelanja, tempat cuci mata, atau sekadar hang out bagi keluarga.

Hampir setiap minggu, banyak keluarga yang menghabiskan waktu di mal. Keperluannya bisa bermacam-macam, mulai dari berbelanja atau sekadar cuci mata dan menghadiri pameran yang sedang berlangsung di salah satu bagian mal.

Beberapa tempat di mal, sebetulnya bukan hanya pantas dijadikan tempat cuci mata, bahkan jika jeli ada saja tempat yang bisa dijadikan media belajar yang baik bagi anak-anak. Suasananya yang menyenangkan tentu membuat anak merasa tidak terbebani saat belajar di mal.

Acara berbelanja yang selama ini menjadi monopoli ibu-ibu bisa dijadikan media bagi anak untuk mempelajari bagaimana cara mengenal produk yang baik (cara memilih ikan atau daging yang segar), cara mengatur uang jajan dengan memberikan mereka sejumlah uang dan membiarkan mereka mengatur barang apa yang ingin dibeli, atau bahkan berhitung dengan barang belanjaan yang dibeli (ini tentunya berkaitan dengan pelajaran matematika).

Berkunjung ke toko buku juga merupakan salah satu bentuk wisata edukatif yang harus ditanamkan pada anak sedari kecil. Tanamkan kecintaan membaca pada anak sedari dini. Karena ilmu buklan pelajaran atau textbook, namun juga dari buku-buku lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin ada hal yang bisa dipelajari anak dari buku komik favoritnya. Jadi biarkan mereka memilih sendiri buku yang diminati.

Selain toko buku, anak juga bisa belajar berkompetisi dan ketangkasan di arena permainan yang banyak terdapat di mal. Ingat, kecerdasan bukan diukur dari IQ semata lho. Anda juga harus memperhatikan EQ-nya.

Ada banyak hal lain yang bisa dipelajari anak secara menyenangkan. Dijamin, metode pembelajaran dengan menggunakan mal sebagai salah satu sarananya pasti akan menyenangkan anak. Asyik kan, bermain dan jalan-jalan sore di mal sambil belajar? (Kompas Klasika)

(source: Kompas.com)

Silahkan nge-link ke address di bawah…..

(Happy download guys..)

Anti Virus Luar Negri:
- AVG
http://www.download.com/AVG-Anti-Virus-Free-Edition/3000-2239_4-10320142.html

-Avast
http://www.download.com/Avast-Home-Edition/3000-2239_4-10019223.html?tag=lst-1

http://www.download.com/Avast-Professional-Edition/3000-2239_4-10181058.html?tag=lst-2

Anti Virus Dalam Negri:
- PCMAV
http://rapidshare.com/files/99279249/PCM4V-1.1.zip

Utilties:
- Download Accelerator Manager
http://www.download.com/Download-Accelerator-Manager/3000-2071_4-10411129.html?tag=lst-6

- WinRAR
http://www.download.com/WinRAR/3000-2250_4-10007677.html

-WinZIP
http://www.download.com/WinZip/3000-2250_4-10003164.html

- BitTorrent
http://www.download.com/BitTorrent/3000-2196_4-10211384.html?tag=toprated

Chat Application:

- mIRC:

http://www.download.com/mIRC/

- Yahoo! Messenger:

http://www.soft32.com/download_30.html

- Skype:

http://www.skype.com/intl/en/download/skype/windows/

- Pidgin:

http://www.download.com/Pidgin/3000-2150_4-10281799.html?tag=toprated

(thx for Google n Download.com)

Huaaaaagggghhhh………………!!!

Gokil bener pagi ini…………………!!!!!!

Dikala gue pengen cepet-cepet sampe kampus di pagi hari, ehhh…. malah kejebak macet di jalan……

“ada apa sih?????” tanya gue dalem hati.

gue coba berdiri di sadel motor gue, ngeliat-liat jalan di depan. Dan, oh God………!! what the hack??!!!

ada lobang segede gajah melintang di tengah jalan…..!!!

Jadi ini toh yang ngebuat gue telat (lagi) dateng ke kampus….

mimpi apa gue semalem??? Bisa-bisanya gue kejebak (lagi) macet dikala gue pengen cepet-cepet sampe dikampus.

Gue sebagai warga jelas nyap-nyap. Kenapa pemerintah gak pernah merhatiin rakyatnya yang sedang kesusahan??

Wew… bener-bener bikin pusing………….

Beragam cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan dollar dari internet mulai dari baca email, surfing, main game bahkan chatting. Kelihatannya tak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Yang jadi pertanyaan, dari mana mereka mendapatkan uang untuk membayar kita ? Jawabannya mudah saja. Mereka mendapatkan uang dari perusahaan yang memasang iklan di web atau view bar mereka.

Biar tidak penasaran Anda bisa mencoba beberapa situs atau program di bawah ini yang diyakini akan membayar kepada anggotanya. Sebagai tambahan, setelah (Anda mendaftar dan) uang Anda telah mencapai jumlah tertentu maka mereka akan mengirimkan bank draft check yang bisa Anda cairkan di banyak bank di Indonesia.

EPilot
Situs ini mirip dengan search engine yang telah Anda kenal, tapi yang membedakan adalah situs ini akan membayar Anda sebesar 5 dollar AS saat pertama Anda mendaftar ditambah 0,03 dollar AS tiap Anda melakukan pencarian.

The Mail
The Mail mirip dengan layanan email lainnya seperti Yahoo, Hotmail, Boleh Mail, dll. Yang membedakan jika Anda pakai The Mail adalah Anda akan mendapat $ 0,0025 untuk setiap email yang Anda baca, tidak peduli dari mana datangnya email tersebut. Semakin banyak email yang datang ke mail box Anda semakin banyak pula uang yang akan Anda dapatkan. Untuk memperbanyak email yang masuk ke mail box Anda, Anda bisa mengikuti berbagai mailing list. Silakan lihat daftar mailing list di E Groups.

TerraShare
Dengan membuat web site di TerraShare maka Anda punya kesempatan untuk meraup dollar. Karena setiap 1000 kali penampilan banner Anda akan mendapatkan 1,25 dollar AS. Seperti layaknya layanan web hosting gratis lainnya, banner tersebut akan diletakkan pada setiap halaman web Anda.

CashFiesta
Yang ini cocok buat Anda yang seneng surfing. Setelah Anda mendaftar ke CashFiesta maka Anda harus mendownload dan menginstall viewbar mereka pada komputer Anda. Nah, saat Anda online jalankan viewbar tersebut. Jadi selama Anda online dan menggunakan viewbar mereka, Anda akan memperoleh dollar. Ada pun besarnya adalah 0.60 dollar AS per jam.

Sedangkan situs atau program yang diyakini tidak akan membayar kepada anggotanya alias program bohong-bohongan adalah sebagai berikut :

Surfing :
GetPaid4, Cast-net Solution, DotAd, Go4Billion, MakingCash, PrizeWindow, SurfAd, SurfMiles, Surfing2Cash, SharkHunt, Itadsup, Urge2Net, Paybar, VIPBenefits.

Email
AmazingSolutions, ClickMail, DoughMail, Epidemic, EqualPoints, E-Cash, MiracleMail, TresPass, Opt-In, PaidEmail, Payolaemail.

Lainnya
Alliance4Wealth, CashActive, ClickyCash, DataCash, RockSurfer, TheStudentSaver, ColorStamp, PaidZone, WePayAll, AdPerks, SurfBuzz, Ad4Me, Zemtro, FunnyMoney, Clicks2Asia, ClickZones, ShopVault, Profinity, RewardBuddies.

Net splits
Network dapat menjadi terpecah (disebut “net split”), jadi memisahkan anda dari user-user yang sedang berbicara dengan anda. Split ini sering terjadi cukup singkat, walau kadang sampai beberapa hari.

Lag
Problem yang sering muncul adalah “lag”, dimana ada delay yang terasa antara waktu ketika anda mengetikkan pesan dan sampai orang lain membacanya. Pilihlah server terdekat dengan kita untuk mengurangi lag. Lag dapat diukur dengan menggunakan perintah /ping (lihat bagian perintah-perintah di atas). Perintah untuk berpindah server adalah /server nama.server.tsb.

Server List
Pada banyak client, mengetikkan /links memberikan list dari server-server pada net yang bersangkutan. Gunakan perintah ini secara sparing, tidak lebih dari beberapa kali dalam satu baris.

Ping? Pong!
Untuk user mIRC : Ping? Pong! Dalam window status berarti server anda mem”ping” anda untuk memastikan bahwa anda masih terkoneksi, dan client anda otomatis membalas dengan pong. Tidak usah khawatir dengan hal ini.

Peringatan tentang DCC chat

Perintah /dcc chat dapat digunakan untuk membuka koneksi one-to-one yang menghindarkan dari lagi dan tidak akan diputuskan oleh net split. Periksalah dokumentasi client anda untuk petunjuk penggunaan. Pada client-client yang umum, anda dapat menset koneksi DCC chat dengan sekaligus mengetikkan /dcc chat nick_dari_orang_lain. Untuk berbicara melalui koneksi itu, ketik /msg =nick apa saja (perhatikan tanda =). Dalam mIRC, anda dapat juga memulai sesi DCC chat dengan memilih DCC dan kemudian Chat dari menu dan kemudian memasukkan nick dari user yang ingin kita ajak berbicara. Sebuah window akan terbuka untuk sesi dcc chat tersebut.

(source: www.klik-kanan.com)

A. Pengertian Internet dan Sejarah Internet

Internet adalah sekumpulan besar jaringan-jaringan computer yang berkomunikasi satu sama lain. Internet adalah kependekkan dari Interconnection Networking dimana Interconnection yang berarti hubungan antar, dan Networking yang berarti jaringan. Internet memungkinkan perusahaan-peusahaan, orgnisasi-organisasi, perseorangan, sekolah-sekolah, dan pemerintah saling membagi informasi hanya dengan menekan tombol mouse.

Pada awalnya internet merupakan suatu jaingan computer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika (Pentagon) di awal tahun 60an, melalui proyek ARPA (Advance Research Project Agency) yang disebut ARPANET.

Mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software computer yang berbasis UNIX, kita dapat bekomunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.

Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentunkan menjadi cikal bakal pengembangan protocol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Proyek ini dibentuk secara khusus oleh empat universitas besar di Amerika, yaitu: University of California at Santa Barbara, Stanford Research Institute, University of California at Los Angeles, dan University of Utah. Mereka membentuk satu jaringan tepadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972.

Pada tahun 1981, jumlah computer yang tergabung dalam ARPANET hanya 213 komputer, kemudian pada tahun 1986 bertambah menjadi 2308 komputer, dan kemudian pada tahun 1993 bertambah menjadi 1,5 juta komputer.

B. WWW (World Wide Web)

Apa itu WWW? WWW atau yang disingkat “web” saja adalah sebuah system dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara yang tersimpan dalam sebuah internet webserver dipresentasikan dalam bentuk hypertext.

Informasi di web dalam bentuk teks biasanya ditulis dalam bentuk HTML (Hyper Text Markup Language). Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis (dalam format JPG, GIF, PNG), suara (dalam bentuk AU, WAV), dan objek multimedia (dalam bentuk Shockwave, MIDI, Quick time movie, dan 3D World).

C. Services (Layanan)

Macam-macam servis/layanan yang kita dapat dari internet adalah antralain:

1. E-mail

2. File transfer

3. IRC (Internet Relay Chat)

1. E-Mail

Apa itu E-Mail? E-mail adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di intenet. Para pengguna E-mail memiliki sebuah mailbox (kotak surat) elektronik yang tersimpan dalam mailserver.

Suatu mailbox memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox lainnya, baik dalam bentuk pengiriman maupun dalam bentuk penerimaan. Macam-macam penyedia layanan e-mail antara lain Yahoo (www.yahoo.com) dan Hotmail (www.hotmail.com).

2. File Transfer

Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman (upload) ata menyalin (download) sebuah file antara computer loka dengan computer lain yang terhubung dalam jaringan internet.

3. IRC (Internet Relay Chat)

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai “chat” adlah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard.

Dalam sebuah sesi chat, komunikasi terjalin melalui saling ertukar pesan sinkat. Kegiatan ini diseut chatting dan pelakunya disebut chatter.

D. Pengalamatan Internet

Setiap computer di internet saling berkomunikasi dengan computer lain di tempat yang jauh. Mereka mempunyai alamat computer masing-masing. Mereka berkounikasi dengan bahasa yang sama. Bahas ayang meeka gunakan merupakan sebuah protocol. Protocol yang digunakan untuk berkomunikasi adalah protokl TCP/IP.

IP (Internet Protocol) adalah sebuah nomor yang digunakan untuk akses ke internet atau suatu jaringan computer. Setiap computer yang terhubung ke jaringan harus memiliki IP Address atau nomor IP yang unik (berbada).

IP Address memiliki 5 kelas yaitu A, B, C, D, dan E. Perbedaan setiap kelas adalah pada ukuran jumlahnya. Setiap huruf tersebut memiliki range nilai dari 0-255 sehingga akan terdapat kombinasi alamat 255.255.255.255. Di dalam internet terdapat sekitar 4228250625 alamat. Alamat-alamat tersebut, sebagaimana contoh alamat 202.134.2.125, dikenal sebagai IP Address.

(source: dari berbagai sumber)